MUI : Besaran Biaya Sertifikasi Halal Di Indonesia


Label halal pada produk atau jasa merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh perusahaan yang akan memproduksi serta memasarkan produknya/jasanya ke masyarakat luas, yang merupakan mayoritas Umat Islam. Sehingga label halal ini wajib ada dalam produk/jasa tersebut. Maka dari itu, bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik itu industri pengolahan (pangan, obat, kosmetik), Rumah Potong Hewan (RPH), maupun restoran/katering/dapur, diharuskan melakukan pendaftaran sertifikasi halal serta memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Lalu apakah biaya sertifikasi halal ini mahal? Dan bagaimana caranya?

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa pihaknya akan menggaransi jika biaya sertifikasi halal itu sangatlah murah. Menurut KH Ma’ruf Amin, yang merupakan Ketua Umum MUI, mengatakan bahwa biaya sertifikasi halal murah itu karena pemerintah turut serta dalam membantu mengeluarkan anggaran. Karena, selama ini sertifikasi jaminan produk halal hanya bisa dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI).

“Semula diserahkan ke MUI. Yang tadinya tidak ada UU, dibuat UU. Yang awalnya sukarela, sekarang ada mandatorynya supaya jelas produknya. Di sini pemerintah ikut, meski PP belum terbit. Maka, kerjasama MUI dan pemerintah membuat biaya sertifikasi akan sangat murah sekali,” ujar Ma’ruf ketika acara Seminar Nasional Produk Halal di Hotel Green Alia Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2019).

Beliau juga menjelaskan, bahwa selain berbiaya murah, proses sertifikasi halal tergolong sangat mudah. Maka dari itu, bagi perusahaan yang berminat mensertifikasi produknya, cukup datang langsung ke LPPOM MUI dan mengisi formulir. Setelah itu, pihak LPPOM dan perusahaan akan menentukan bersama jadwal pemeriksaan oleh LPPOM ke pabrik perusahaan tersebut. Selanjutnya, produk pabrik tersebut dibawa ke laboratorium MUI sebagai sampel untuk diperiksa.

“Hasilnya pemeriksaan dilaporkan ke Komisi Fatwa MUI. Kalau produknya memenuhi standar halal, dalam dua pekan sertifikasi sudah keluar,” ujarnya.  Untuk proses sertifikasi yang mudah dan murah membuat pihak MUI mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Standar Jaminan Produk Halal, sebab wajib sertifikasi hala (mandatorynya) berlaku 2019.

“Sekarang ini UU sudah ada, tapi belum dipakai karena PP belum terbit. Tapi MUI terus melakukan pengawasan. Dulu hanya MUI yang mengatur sepenuhnya pembuatan sertifikasi menjadi wajib dan sekarang pemerintah ikut melakukan penguatan, hal ini untuk pengawasan produk yang tidak jelas,” tambah beliau.

Berdasarkan data dari MUI, biaya sertifikasi halal berdasarkan besar kecilnya industri dan variasi biaya untuk industri kecil menengah dan perusahaan besar, yakni mulai dari Rp. 0 – Rp.5 juta. Sementara itu, menurut Ikhsan Abdullah, yang merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), bahwa IHW akan mengawal untuk bisa diberlakukannya UU JPH. Maka dari itu, jika ada dari pihak industri atau usaha yang kesulitan untuk mendapatkan sertifikasi halal, maka IHW siap menerima laporan dan mendorong supaya bisa mendapatkan sertifikasi halal tersebut.

“Kami akan mendorong (menyelesaikan) kesulitan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan jangan berpikir IHW akan mengutip sesuatu,” ujar Ikhsan. IHW lanjutnya, akan memudahkan sertifikasi halal karena hal tersebut merupakan kewajiban IHW sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang mengawal UU JPH ketika masih dibahas di DPR. Karenanya IHW akan tetap berkomitmen untuk mendapatkan produk halal.

“Kami berkomitmen terkait sistem jaminan memasuki mandatory halal tanpa ada hambatan apapun,” jelas Ikhsan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *